Siti Iramaya: Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang Serang
Oleh: Siti Iramaya*
Jaminan sosial bagi ibu dan anak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Banten, implementasi jaminan sosial untuk ibu dan anak sepanjang tahun 2024 menunjukkan berbagai perkembangan sekaligus tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin di Banten mencapai 5,84% pada 2024. Angka ini berkurang 0,33% dibandingkan Maret 2023 yang tercatat 6,17%. Sementara, dibandingkan dengan September 2022, angkanya turun 0,4%. Namun, masih ada sekitar 791,61 ribu jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan ibu dan anak sebagai kelompok yang paling rentan. Data BPJS Kesehatan menunjukkan kepesertaan JKN di Banten telah mencapai 82% dari total penduduk per-Januari 2024, meningkat dari 78% di tahun sebelumnya.
Meski demikian, sejumlah permasalahan masih membayangi implementasi jaminan sosial di lapangan. Tantangan seperti kesulitan dalam proses klaim BPJS Kesehatan yang dialami ibu hamil. Permasalahan mulai dari ketidaklengkapan dokumen hingga ketidaksesuaian data menjadi hambatan utama. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya sistem administrasi dan koordinasi antar lembaga terkait.
Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesenjangan akses informasi. Keluarga prasejahtera masih memiliki pemahaman yang minim tentang hak dan manfaat jaminan sosial yang mereka miliki. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan preventif dan promotif.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama, penguatan sistem pendataan dan validasi penerima bantuan iuran melalui sistem digitalisasi yang terintegrasi. Kedua, peningkatan anggaran untuk perluasan cakupan dan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Ketiga, penyederhanaan proses administrasi dan penguatan koordinasi antar lembaga.
Edukasi masyarakat juga harus menjadi prioritas. Program penyuluhan dan sosialisasi tentang hak dan manfaat jaminan sosial perlu diperkuat melalui berbagai kanal komunikasi yang mudah diakses. Pelibatan tokoh masyarakat dan kader kesehatan dalam sosialisasi program juga perlu ditingkatkan untuk memastikan informasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Banten perlu mengambil langkah tegas dalam mengatasi kesenjangan pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil perlu ditingkatkan, disertai dengan perbaikan fasilitas dan infrastruktur pendukung.
Jaminan sosial bagi ibu dan anak bukan sekadar program rutin yang harus dijalankan, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan Banten yang lebih baik. Diperlukan komitmen kuat dan kerja sama semua pihak untuk memastikan setiap ibu dan anak di Banten mendapatkan perlindungan sosial yang layak dan bermartabat.
* Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang Serang