Hasan Basri: Mahasiwa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang Serang
Oleh: Hasan Basri*
Kota Serang, sebagai salah satu wilayah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat di Provinsi Banten, menghadapi berbagai tantangan terkait dinamika kependudukan dan kemiskinan. Dengan kepadatan penduduk mencapai 2.700 jiwa per kilometer persegi, pertumbuhan populasi di Kota Serang dipengaruhi oleh faktor seperti migrasi dan angka kelahiran yang tinggi. Sebagian besar penduduknya berada pada usia produktif (15–64 tahun), yang sebenarnya berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi kota. Namun, kenyataannya, banyak dari mereka terjebak dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
Menurut data dari dinas sosial Kota Serang (Toyalis), terdapat sekitar 46.000 kepala keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kota Serang, dengan 8.799 kepala keluarga di antaranya masuk dalam kategori miskin ekstrem. Kota Serang menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi sumber daya. Data yang dimabil dari BPS Kota Serang menunjukkan adanya penurunan dalam Indeks Kedalaman Kemiskinan, dari 0,92% pada 2021 menjadi 0,75% pada 2023, serta penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan, dari 0,22% pada 2021 menjadi 0,16% pada 2023.
Meskipun ada penurunan yang menggembirakan, tantangan kemiskinan di Kota Serang masih cukup signifikan, dengan sekitar 46.000 kepala keluarga yang hidup dalam kondisi miskin, dan 8.799 di antaranya termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Wilayah-wilayah seperti Kecamatan Taktakan, Kasemen, dan Curug masih tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi. Faktor utama yang memperburuk kondisi ini adalah ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.
Untuk mengatasi masalah kemiskinan, Pemerintah Kota Serang telah menyusun anggaran yang cukup besar. Pada tahun 2024, Pemkot Serang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 187 miliar untuk penanganan kemiskinan, yang meningkat dari Rp 157 miliar pada tahun sebelumnya. Selain itu, ada usulan anggaran tambahan sebesar Rp 191,5 miliar yang difokuskan pada pengentasan kemiskinan ekstrem. Anggaran ini mencerminkan komitmen Pemkot Serang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pemkot Serang juga telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Di antaranya adalah upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial dan subsidi kebutuhan dasar. Selain itu, pemerintah berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan kerja dan mendukung pengembangan usaha kecil menengah (UKM) untuk membuka peluang kerja baru. Tak kalah pentingnya, intervensi intensif dilakukan di wilayah-wilayah miskin ekstrem untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Namun, tantangan lainnya yang perlu dihadapi adalah kesenjangan akses informasi. Banyak keluarga prasejahtera yang kurang memahami hak-hak mereka, terutama terkait dengan program jaminan sosial. Rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan preventif dan promotif juga menjadi dampak dari kurangnya pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, edukasi masyarakat harus menjadi prioritas, melalui penyuluhan dan sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat serta kader kesehatan.
Selain itu, digitalisasi dalam pendataan keluarga miskin menjadi langkah mendesak yang perlu diambil. Dengan sistem pendataan yang terintegrasi, program bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan lebih efisien. Pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, dan air bersih di wilayah miskin ekstrem untuk membuka peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
* Penulis adalah Mahasiwa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang Serang