Warta Times, Jakarta – Dalam politik, ukuran kebesaran seseorang kadang tampak bukan dari cara ia dipuji, tapi dari caranya menghadapi ejekan. Bahlil Lahadalia memberi contoh itu ketika ia memilih memaafkan penyebar meme yang menertawakan dirinya di media sosial. Di tengah sorotan publik, ia menanggapi dengan tenang: “Saya maafkan. Kritik dan sindiran adalah bagian dari risiko pejabat publik.” Kalimat sederhana, tapi maknanya dalam: kekuasaan tak perlu alergi pada candaan.
Namun di sisi lain, suasana berubah panas. Sayap kepemudaan Partai Golkar Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) bergegas melaporkan sejumlah akun pembuat meme ke polisi. Dalihnya, konten-konten itu sudah melewati batas etika dan menyerang pribadi Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Investasi tersebut. Ironinya, Bahlil yang diejek justru tenang, sementara kadernya tampak lebih tersinggung dari yang disindir.
DPP Partai Golkar pun buru-buru menegaskan bahwa pelaporan itu bukan arahan partai. Sekretaris Jenderal Golkar, M. Sarmuji, menyatakan AMPG dan AMPI bertindak tanpa koordinasi. Artinya, langkah hukum itu murni inisiatif kader muda yang “terlalu bersemangat”. Pernyataan ini memperlihatkan jurang antara kebijakan partai dan emosi sebagian kadernya seolah rem partai tertahan, tapi gas sayap mudanya sudah ditekan habis.
Fenomena ini menggambarkan paradoks klasik di politik: ketika pemimpin sudah belajar menahan diri, pengikutnya justru tak sabar ingin menjadi pahlawan. Bahlil tampak memahami bahwa kritik publik adalah vitamin demokrasi, bukan ancaman.
“Justru yang berbahaya adalah pejabat yang tak bisa ditertawakan, karena itu tanda ia takut pada rakyatnya sendiri,” ujar Romadhon Jasn, Aktivis Nusantara, di Jakarta, Sabtu (25/10).
Sikap Bahlil itu kontras dengan kultur politik yang sering terburu-buru membawa perdebatan ke ranah hukum. Dalam ruang digital, meme bukan hanya candaan, tapi cara rakyat menyalurkan frustrasi terhadap kekuasaan. Mengadukan pembuat meme justru memperbesar ironi: kekuasaan yang seharusnya kuat malah terlihat rapuh menghadapi tawa.
Bahlil memilih meredam, dan itu langkah strategis. Ia tahu bahwa keanggunan pemimpin tidak diukur dari seberapa keras ia menuntut, tapi seberapa lapang ia memaafkan.
“Dalam politik modern, yang menahan diri justru lebih kuat daripada yang berteriak,” tambah Romadhon Jasn menutup penilaiannya.
Bagi publik, tindakan hukum oleh AMPG dan AMPI terkesan tidak sinkron dengan pesan tenang dari Bahlil. Di satu sisi, pemimpin menunjukkan kebesaran hati; di sisi lain, kader menunjukkan kelebihan sensitif. Inilah dilema partai besar: menjaga loyalitas tanpa kehilangan rasionalitas.
Partai Golkar kini perlu mengevaluasi koordinasi internalnya agar setiap reaksi kader tidak mengacaukan pesan moral yang dibangun pemimpinnya. “Kader muda perlu belajar bahwa politik bukan soal siapa paling cepat melapor, tapi siapa paling bijak memahami suasana,” tutur Romadhon Jasn.
Kasus meme ini seharusnya menjadi momentum pendidikan politik baru. Bahwa kritik, bahkan yang tajam, adalah cermin sosial yang perlu disikapi dengan logika, bukan amarah. Bahlil sudah memilih jalan damai, dan itu seharusnya menjadi contoh bagi semua pejabat yang sering merasa “dilecehkan” oleh rakyatnya sendiri.
Rakyat menilai bukan dari berapa banyak laporan polisi yang dibuat, tapi dari seberapa dewasa pejabat menanggapi kritik. Ketika pemimpin mampu menertawakan dirinya, bangsa ini sedang belajar dewasa.
“Karena dalam demokrasi, yang paling lucu bukanlah meme tentang pejabat, melainkan pejabat yang tidak bisa tertawa pada dirinya sendiri,” pungkas Romadhon.
