Warta Times, Kokom – Pelayanan publik merupakan wajah nyata dari kehadiran negara di tengah masyarakat. Di era birokrasi digital dan tuntutan efisiensi seperti sekarang, masyarakat menuntut layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Kota Jambi, sebagai salah satu daerah yang tengah berkembang pesat, menjawab tantangan ini dengan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) sebuah terobosan untuk menyatukan berbagai jenis layanan dalam satu tempat terpadu. Namun, keberhasilan MPP tidak semata diukur dari bangunan megah atau jumlah loket yang tersedia, melainkan dari strategi perencanaan, penguatan kelembagaan, dan kesiapan infrastruktur yang mendukungnya.
Merancang Strategi Pembangunan yang Visioner
Pembangunan MPP di Kota Jambi tidak boleh hanya dipahami sebagai proyek fisik, tetapi sebagai transformasi sistem pelayanan publik. Strategi perencanaannya harus berpijak pada kebutuhan masyarakat dan dinamika birokrasi lokal. Pemerintah Kota Jambi perlu menerapkan pendekatan bottom-up planning, yakni menyusun strategi berdasarkan aspirasi masyarakat dan instansi pelaksana di lapangan.
Selain itu, konsep smart governance perlu diintegrasikan dalam proses perencanaan. Artinya, MPP harus menjadi bagian dari sistem pemerintahan berbasis digital (e-government) yang menghubungkan antarinstansi secara efisien. Perencanaan yang visioner ini akan memastikan bahwa pembangunan tidak berhenti pada seremonial, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kota Jambi yang semakin kompleks.
Pelayanan Publik Terpadu: Antara Harapan dan Kenyataan
MPP Kota Jambi diharapkan menjadi simbol reformasi birokrasi tempat masyarakat bisa mengurus KTP, izin usaha, pajak, hingga perizinan lingkungan dalam satu atap. Namun, di lapangan, seringkali muncul persoalan klasik: ego sektoral antarinstansi, kurangnya koordinasi, dan sistem digital yang belum terintegrasi.
Inilah tantangan terbesar dalam mewujudkan pelayanan publik terpadu. Pemerintah Kota Jambi perlu membangun budaya kolaboratif antarorganisasi dan memastikan semua lembaga memahami peran serta tanggung jawabnya. Tanpa sinergi antarinstansi, MPP hanya akan menjadi bangunan fisik tanpa jiwa pelayanan.
Analisis Kelembagaan: Menguatkan Koordinasi dan Kapasitas
Dari sisi kelembagaan, kunci keberhasilan MPP terletak pada kemampuan pemerintah daerah membangun tata kelola yang adaptif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai pengelola utama harus berfungsi sebagai integrator, bukan sekadar operator.
Struktur kelembagaan perlu ditata ulang dengan memperjelas alur komunikasi, pembagian kewenangan, serta sistem pengawasan antarunit. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi keharusan. Aparatur di lingkungan MPP harus memiliki kompetensi digital, kemampuan komunikasi publik, dan etika pelayanan prima. Hanya dengan kelembagaan yang solid, layanan terpadu dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Analisis Infrastruktur: Fondasi Fisik dan Digital
Aspek infrastruktur juga menjadi faktor penentu. MPP membutuhkan fasilitas yang nyaman, ramah disabilitas, serta didukung oleh jaringan teknologi informasi yang kuat. Infrastruktur digital seperti sistem antrean online, integrasi data antarinstansi, dan sistem pembayaran non-tunai adalah elemen penting untuk memastikan efisiensi layanan.
Pemerintah Kota Jambi harus berinvestasi tidak hanya dalam bangunan fisik, tetapi juga dalam infrastruktur digital. Tanpa sistem teknologi yang terintegrasi, pelayanan terpadu akan kembali terfragmentasi seperti sebelumnya. Masyarakat ingin kemudahan, bukan birokrasi berlapis.
Penutup: Membangun Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan yang Efisien
Pada akhirnya, strategi pembangunan pelayanan publik terpadu bukan sekadar proyek administrasi, melainkan upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kota Jambi memiliki peluang besar untuk menjadi contoh daerah dengan pelayanan publik modern, asalkan reformasi kelembagaan dan investasi infrastruktur berjalan seiring.
MPP harus menjadi simbol perubahan cara berpikir birokrasi dari sekadar melayani karena kewajiban, menjadi melayani karena panggilan untuk mempermudah hidup masyarakat. Dengan strategi perencanaan yang matang, kelembagaan yang kuat, dan infrastruktur yang cerdas, Kota Jambi dapat mewujudkan cita-cita pelayanan publik yang efektif, efisien, dan humanis.
*) Penulis adalah Nofi Nurmani, S.Pd., M.SI, Agriba Rahma Sari, Bessek Hafizohtul Adawiyah, Alfina Damayanti, Gelvin Julianto Putra, Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi.
