Blora – Pelaksanaan proyek pengurukan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, bernilai Rp12,63 miliar mendadak memanas dan mencekam. Proyek yang tergolong dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini diwarnai ketegangan hebat usai munculnya dugaan intimidasi gaya premanisme di lapangan, hingga memicu ancaman bentrokan fisik dari pihak kontraktor pelaksana.
Pemilik CV Sejahtera Tehnik selaku kontraktor pelaksana, Nandhif, secara terbuka meluapkan kemarahannya atas hadirnya sekelompok orang berseragam kaos Mbolo Konsultan di lokasi pengerjaan. Tak main-main, Nandhif bahkan menyiagakan pasukannya di perbatasan Kota Cepu dan menegaskan kesiapannya untuk beradu fisik jika eskalasi di lapangan terus diprovokasi.
Pemicu ketegangan bermula saat lima orang yang mengaku sebagai tim pengawas eksternal Mbolo Konsultan mendatangi lokasi proyek pada pagi hari.
Project Manager CV Sejahtera Tehnik, Doni Wicaksono Ulfa, bersama Habibi, mengungkapkan bahwa kelima orang tersebut datang mengenakan seragam resmi Mbolo Konsultan, mengklaim diperintah untuk mengawasi pengerjaan setiap hari, serta melakukan gestur intimidatif.
”Mereka berlima tadi sampai menunjuk-nunjuk dan bilang akan mengawasi di area tertentu. Padahal konsultan pengawas resmi sudah menempatkan dua personel teknis. Lantas kapasitas mereka berlima ini sebagai apa kok mengaku pengawas eksternal?” tegas Habibi saat mengonfirmasi kejadian tersebut di Blora kota, Kamis (20/8/2026) malam.
Situasi kian memuncak ketika Nandhif mencecar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPUPR Blora, Anek, dan Direktur CV Mbolo Konsultan, Arip. Menurut Nandhif, Arip sempat mengakui memerintahkan kelima orang tersebut karena merasa terancam, meski gagal menjelaskan siapa yang mengancamnya.
Kondisi ini kian memicu frustrasi kontraktor mengingat masalah internal tersebut terjadi di tengah tersendatnya pencairan uang muka proyek.
Guna mencegah pertumpahan darah, Nandhif mengaku telah berkoordinasi langsung dengan pihak Polres Blora, Kejaksaan Negeri, hingga jajaran lingkar dalam Bupati Blora, Arief Rohman.
”Saya sampaikan ke Polres Blora, kalau besok mereka datang lagi pasti bentrok. Kalau dia bawa 10 orang, saya bawa 20 orang. Saya sudah melapor ke Kasat Reskrim, Kejari, sampai orangnya Pak Bupati. Jadi kalau ada apa-apa, bukan saya yang memulai,” ancam Nandhif keras.
Di sisi lain, terjadi kesimpangsiuran informasi di tubuh konsultan. Perwakilan CV Mbolo Konsultan, Luki alias Lopek, membantah tuduhan intimidasi tersebut dan menyebut dinamika yang terjadi hanya kesalahpahaman yang dibesar-besarkan.
Lopek mengklaim kelima orang itu sekadar crew dan bukan personel resmi yang diperintah mengintervensi teknis proyek.
”Pertanyaan saya ke Doni, Anda diintimidasi seperti apa? Doni menjawab ya tidak ada. Kita tidak mengintimidasi, itu saya pastikan,” klaim Lopek usai pertemuan mediasi.
Namun, pernyataan Lopek tersebut dinilai janggal oleh pihak lapangan. Habibi menyayangkan sikap Lopek yang terkesan ‘cuci tangan’ dan tidak mengakui keberadaan lima orang berseragam Mbolo Konsultan tersebut saat dikonfrontasi di Blora.
”Mereka memakai kaos putih bertuliskan Mbolo Konsultan dan mengaku bekerja untuk Mbolo Konsultan. Tapi saat kita crosscheck malam ini, Lopek tidak mengaku. Intinya, siapa yang bertanggung jawab atas tindakan lima orang berseragam tersebut di lokasi proyek?” pungkas Habibi.
Insiden ini melempar bola panas ke ranah publik. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, masuknya oknum-oknum berkedok pengawas eksternal ini memicu pertanyakan besar terkait profesionalisme CV Mbolo Konsultan serta ketegasan DPUPR Blora dalam menjaga iklim investasi dan pembangunan di Kabupaten Blora.
